Kasus Sekolah Internasional Ilegal
Lempar Tanggung Jawab

Gaji guru baru dibayar setengahnya.

 

Koran Tempo, Jum’at, 11 Juli 2008

JAKARTA — Departemen Pendidikan Nasional dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi Jakarta Timur saling lempar tanggung jawab soal pengawasan sekolah internasional, John Calvin International School (JCIS).

 

“Seharusnya dinas pendidikan daerah mengawasi sekolah yang ada di daerahnya masing-masing,” ujar Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto kepada Tempo, Rabu lalu.

 

Adapun Sekretaris Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi, Endri, mengemukakan sekolah internasional langsung dipegang oleh Departemen Pendidikan Nasional. “Itu tanggung jawab departemen,” ujarnya, Rabu lalu, di kantornya. Bahkan Endri mengaku tidak mengetahui keberadaan sekolah tersebut, padahal sekolah itu sudah setahun berdiri.

 

Suyanto mengemukakan, JCIS tak berizin. “Saya tak pernah menandatangani izin operasi sekolah itu,” ujarnya. Juru bicara JCIS, Andre Legoh, mengakuinya, tapi menyatakan, “Kami sudah mengantongi izin prinsipil.”

 

Menurut Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Departemen Pendidikan Nasional Sungkowo Mudjiamanu, pihaknya tidak pernah mengatur izin prinsip sekolah. “Memangnya lelang, yang ada hanya izin operasional,” kata saat dihubungi Tempo kemarin.

 

Sejak 6 Juni lalu, 108 siswa JCIS tak bisa belajar di sekolah yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Raya 1, Jakarta Timur, itu. Sekolah yang iuran bulanannya minimal US$ 200 itu tutup.

 

Sekolah ini nonaktif karena selama satu setengah tahun tidak ada pasokan listrik dari pihak pengembang Korean Town, yaitu PT Korea World Center Indonesia, di gedung yang mereka sewa. “Kami pakai genset sehingga biaya membengkak,” katanya.

 

Atas penutupan secara sepihak itu, para orang tua murid dirugikan. Mereka kemarin melaporkan direktur sekolah itu, Eko Nugroho, ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

 

Para orang tua menuding pengelola JCIS menggelapkan biaya sekolah yang telah dibayarkan 13 orang tua murid senilai total Rp 46,5 juta. Mereka juga merasa dibohongi.

 

Pada awal pendiriannya, JCIS memasang gambar Wardiman Djojonegoro, bekas Menteri Pendidikan, untuk menarik minat orang tua murid. “Maksudnya agar terkesan bonafid. Eh, tak tahunya sekolahnya cepat bangkrut,” kata Rizal Panggabean, salah satu orang tua murid. “Jelas, kami merasa tertipu.”

 

Menanggapi laporan itu, kata Andre, “Kami siap menghadapinya.” Menurut dia, pengelola JCIS akan membayar ganti rugi kepada orang tua murid, namun saat ini JCIS belum memiliki uang.

 

JCIS, kata seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya, gaji Juni untuk 18 guru belum dibayar. “Kami akan lunasi 15 Juli ini,” kata Andre.

 

Lis | Reh Atemalem Susanti | Akbar Tri Kurniawan | Sofian | Ferry Firmansyah