Disomasi, Telantarkan Murid

Sekolah John Calvin International School Diduga Lakukan Pelanggaran 3 UU

 JAKARTA, PROGRESIF JAYA

Pengelola sekolah John Calvin International School (JCIS) di kawasan Pulo Mas, Jakarta Utara, disomasi orang tua dan wali murid melalui kantor pengacara H.I. Siregar & Rekan karena menonaktifkan kegiatan sekolah serta memindahkan murid ke sekolah lain yang dinilai tidak setaraf. Somasi itu dilayangkan pada 24 Juni yang ditujukan pada Eko Nugroho, Presiden Direktur JCIS. Tuntutan hukum akan diajukan pada pengelola sekolah itu dengan jerat hukum UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.8 tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.40 tentang Perseroan Terbatas (PT).

 

Para pendiri/pengelola dan pemegang saham Sekolah Internasional John Calvin Internasional School (JCIS) terancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau denda Rp1 miliar sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) karena diduga keras telah melakukan kebohongan publik (penipuan) terhadap siswa/i dan orang tua murid sekolah JCIS. Pasalnya, sekolah yang menebar brosur dan berbagai promosi bertaraf internasional beralamat di bilangan Pulomas, Jakarta Timur tersebut dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada orang tua murid. Padahal JCIS telah menarik berbagai biaya pendidikan dari orang tua murid dengan jumlah cukup besar bila dibandingkan biaya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pihak swasta.

 

Demikian dikatakan Rizal Panggabean salah seorang orangtua murid sekolah JCIS kepada Koran ini di kantornya, Sabtu (27/6). Dijelaskan, sesuai Undang Undang Sisdiknas BAB XX Pasal 67 Tahun 2003 para pendiri Sekolah JCIS terancam masuk bui dengan hukuman10 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar karena diduga keras telah melanggar UU Sisdiknas dengan cara menelantarkan anak didiknya serta melakukan kebohongan publik (penipuan). Akibat tindakan para pengelola dan pendiri sekolah tersebut, dunia pendidikan Indonesia di mata dunia internasional menjadi tercoreng. Karena di sekolah JCIS tidak sedikit orang asing yang sekolah seperti dari Korea Selatan. Oleh sebab itu, “Kami orang tua murid yang merasa diresahkan akibat anak anak kami ditelantarkan mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) segera melakukan pengusutan terhadap sekolah JCIS.

 

Diingatkan pula agar dicegah jika oknum pendiri sekolah itu membuka dan mendirikan sekolah baru dengan plang bertaraf internasional dengan modus sama dengan JCIS. Pemerintah diminta segera bertindak tegas. Paling tidak melakukan pencegahkan. “Sehingga tidak jatuh korban seperti yang kami alami para orang tua murid sekolah JCIS,” tambah Rizal Panggabean.

 

Seperti diketahui kasus kebangkrutan sekolah JCIS ini ramai diberitakan media massa nasional. Akan tetapi kasus yang meresahkan orang tua murid tersebut hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Seperti diberitakan sebelumnya, orang tua murid bersedia membayar 2.500 dollar AS (Rp 23.25 juta) uang pangkal untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan untuk uang pangkal SMP sebesar 3500 dolar AS (Rp 32.55 juta) dan uang SPP per bulan untuk SD sebesar 200 dolar AS dan SMP 250 dolar AS. Para orang tua murid sangat kecewa terhadap para pengelola dan pendiri sekolah JCIS dan menuntut pertanggungjawaban, karena orang tua murid sudah mengeluarkan biaya cukup besar, tambah Rizal Panggabean.

 

Ditambahkan, para pendiri/pengelola dan pemegang saham sekolah JCIS tersebut juga dapat dikatakan telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Mereka dapat diduga keras melanggar pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, kata Rizal Panggabean. Diperoleh keterangan, meski telah meraup uang besar dari orang tua murid melalui uang pangkal dan pendaftaran sekolah JCIS belum memiliki gedung sendiri. Bahkan diduga keras juga belum dilengkapi ijin penyelenggaran kegiatan pendidikan bertaraf inernasional dari pemerintah. Terakhir beredar kabar seperti dikutif salah satu media massa nasional JCIS menunggak sewa gedung sekolah JCIS yang berdomisili di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Sementara itu, mantan Mendiknas Wardiman Djojonegoro salah satu pemegang saham di JCIS seperti dikutip Koran Warta Kota beberapa waktu lalu mengakui bahwa JCIS sedang tesandung masalah terkait permbayaran sewa gedung sekolah. “Sudah tiga atau empat bulan ini pihak JCIS Internasional kesulitan pendanaan. Akibatnya pihak sekolah belum sanggung membayar sewa gedung,” “Saya pribadi memang salah satu pemilik saham JCIS, cuma tidak terlalu ikut campur,” kata Wardiman seraya menambahkan, kasus JCIS ibarat sebuah Bus mau ke Bandung, di tengah perjalanan berhenti mogok. Penumpang kecewa, ya wajar. Tapi pihak sekolahkan sudah memberikan penjelasan kepada orang tua murid,” kata mantan Mendiknas itu.

 

Selain Wardiman Djojonegoro, pemegang saham di sekolah JCIS adalah PT Saligading Bersama dengan komisaris diwakili Laksmi Diyah Anggraini yang diketahui sebagai putri Direktur Utama (Badan Usaaha Milik Negara) BUMN Pembangunan Perumahan (PP) Musyanif. Laksmi Diyah Anggaini memiliki saham sebesar 50 % atau setara dengan Rp 6.000.000.000,- (6000 saham). PT John Calvin Quantum Indonesia sebesar 12,5 % senilai Rp 1,5 miliar. Mantan Mendiknas Wardiman Djojonegoro 5 % atau senilai Rp 600.000.000,- (600 saham). Eko Nugroho Tjahyadi 6,5 % senilai Rp 800 Juta (800 saham). Aditiya Indradjaya 6,5 % senilai Rp 800 Juta(800 saham. Edward Chandara 3% senilai Rp 350 Juta (350 saham). Millyati Tantri 3 % senilai Rp 350 juta.Sarinah Eteng 6,5 % senilai Rp 800 Juta (800 saham). Alexius Gani 3,5 % saham senilai Rp 400 Juta (400 saham). Lili Kusumadewi Halidjaya 3,5% saham senilai Rp 400 Juta.

 

Akan Gelar Tenda

Rizal mengemukakan, orang tua dan wali murid tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah itu karena figur yang ditampilkan sangat meyakinkan seperti tergambar pada pemegang saham itu. Namun ternyata, tak becus mengelola. Dijelaskan, orang tua murid sudah berusaha mengundang pemegang saham sampai 3 kali pada akhir Mei untuk meminta penjelasan simpang siurnya keadaan sekolah itu, namun tak ditanggapi. Informasi bahwa pihak sekolah telah memberikan penjelasan adalah bohong. Yang ada adalah pemberitahuan pada 6 Juni bahwa JCIS untuk sementara non aktif dan muridnya disalurkan ke St.Peter International.

 

Tentang penyaluran murid ke sekolat St.Peter International, tegas ditolak. Sebab ibaratnya kita ditawari dan membeli mobil Honda, tetapi setelah membayar dikasih mobil merek lain.